Wednesday, October 15, 2008

LATimes: Hey U.S., welcome to the Third World!

http://www.latimes.com/news/opinion/la-oe-brooks18-2008sep18,0,6908905.column

Rosa Brooks:
Hey U.S., welcome to the Third World!
It's been a quick slide from economic superpower to economic basket case.

Rosa Brooks
September 18, 2008

Dear United States, Welcome to the Third World!

It's not every day that a superpower makes a bid to transform itself into a Third World nation, and we here at the World Bank and the International Monetary Fund want to be among the first to welcome you to the community of states in desperate need of international economic assistance. As you spiral into a catastrophic financial meltdown, we are delighted to respond to your Treasury Department's request that we undertake a joint stability assessment of your financial sector. In these turbulent times, we can provide services ranging from subsidized loans to expert advisors willing to perform an emergency overhaul of your entire government.

As you know, some outside intervention in your economy is overdue. Last week -- even before Wall Street's latest collapse -- 13 former finance ministers convened at the University of Virginia and agreed that you must fix your "broken financial system." Australia's Peter Costello noted that lately you've been "exporting instability" in world markets, and Yashwant Sinha, former finance minister of India, concluded, "The time has come. The U.S. should accept some monitoring by the IMF."

We hope you won't feel embarrassed as we assess the stability of your economy and suggest needed changes. Remember, many other countries have been in your shoes. We've bailed out the economies of Argentina, Brazil, Indonesia and South Korea. But whether our work is in Sudan, Bangladesh or now the United States, our experts are committed to intervening in national economies with care and sensitivity.

We thus want to acknowledge the progress you have made in your evolution from economic superpower to economic basket case. Normally, such a process might take 100 years or more. With your oscillation between free-market extremism and nationalization of private companies, however, you have successfully achieved, in a few short years, many of the key hallmarks of Third World economies.

Your policies of irresponsible government deregulation in critical sectors allowed you to rapidly develop an energy crisis, a housing crisis, a credit crisis and a financial market crisis, all at once, and accompanied (and partly caused) by impressive levels of corruption and speculation. Meanwhile, those of your political leaders charged with oversight were either napping or in bed with corporate lobbyists.

Take John McCain, your Republican presidential nominee, whose senior staff includes half a dozen prominent former lobbyists. As he recently put it, "I was chairman of the [Senate] Commerce Committee that oversights every part of the economy." No question about it: Your leaders' failure to notice the damage done by irresponsible deregulation was indeed an oversight of epic proportions.

Now you are facing the consequences. Income inequality has increased, as the rich have gotten windfalls while the middle class has seen incomes stagnate. Fewer and fewer of your citizens have access to affordable housing, healthcare or security in retirement. Even life expectancy has dropped. And when your economic woes went from chronic to acute, you responded -- like so many Third World states have -- with an extensive program of nationalizing private companies and assets. Your mortgage giants Fannie Mae and Freddie Mac are now state owned and controlled, and this week your reinsurance giant AIG was effectively nationalized, with the Federal Reserve Board seizing an 80% equity stake in the flailing company.

Some might deride this as socialism. But desperate times call for desperate measures.

Admittedly, your transition to Third World status is far from over, and it won't be painless. At first, for instance, you may find it hard to get used to the shantytowns that will replace the exurban sprawl of McMansions that helped fuel the real estate speculation bubble. But in time, such shantytowns will simply become part of the landscape. Similarly, as unemployment rates continue to rise, you will initially struggle to find a use for the expanding pool of angry, jobless young men. But you will gradually realize that you can recruit them to fight in a ceaseless round of armed conflicts, a solution that has been utilized by many other Third World states before you. Indeed, with your wars in Iraq and Afghanistan, you are off to an excellent start.

Perhaps this letter comes as a surprise to you, and you feel you're not fully ready to join the Third World. Don't let this feeling concern you. Though you may never have realized it, you've been preparing for this moment for years.

rbrooks@latimescolumnists.com

Saturday, October 4, 2008

RI Harus Mengantisipasi Krisis

original article: http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/04/07051644/ri.harus.mengantisipasi.krisis

/Home/Bisnis & Keuangan/Ekonomi

RI Harus Mengantisipasi Krisis

(Getty Images/SAUL LOEB)

Presiden AS George W. Bush saat menyampaikan paket penyelamatan ekonomi pemerintahnya di Diplomatic Reception Room, Gedung Putih, Washington, DC, 30 September 2008.

Artikel Terkait:

Sabtu, 4 Oktober 2008 | 07:05 WIB

JAKARTA, SABTU - Banyak negara sudah berbicara soal cara mengantisipasi dampak buruk krisis ekonomi di AS di negara masing-masing. RI juga diharapkan melakukan hal serupa ketimbang terlambat dan kemudian terjerembab pada masalah lebih dalam.

Bicara soal antisipasi, kepada Kompas, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menekankan pentingnya mempercepat reformasi ekonomi. Hal ini terasa abstrak, klasik, dan membosankan. Akan tetapi, reformasi itu mendesak untuk dilakukan, seperti percepatan perbaikan iklim investasi, perbaikan sarana dan prasarana, serta percepatan pengadaan listrik, yang menjadi keluhan umum investor.

Jika hal ini dilakukan, arus dana yang mengering dari bursa saham dan bursa uang bisa dikompensasikan dengan arus masuk uang dari penanaman modal asing langsung.

Mari Pangestu mengatakan, ini adalah hal yang harus dilakukan jika krisis keuangan di AS berlangsung lebih lama. Sejauh ini, kata Mari Pangestu, ekspor Indonesia masih meningkat pesat ke Asia Timur juga AS dan Eropa. Sejauh ini tampaknya tak ada masalah. Namun, jika krisis ekonomi di AS berlangsung lebih lama, ekspor Indonesia ke Asia Timur juga bisa terpengaruh alias berdampak negatif. Masalahnya ekonomi di Asia Timur, yang menjadi landasan utama ekspor RI, juga bergantung pada keadaan ekonomi Eropa dan AS.

Melihat kecenderungan pelemahan ekonomi di AS, yang sudah merembet ke Perancis, jelas Indonesia harus serius melakukan antisipasi dini. Analisis IMF menunjukkan, ada 113 krisis keuangan (termasuk krisis perbankan) di 17 negara industri dalam 30 tahun terakhir. Hanya setengah dari krisis itu yang memicu resesi. Namun, krisis di AS diperburuk dengan krisis perbankan. Merujuk pada analisis IMF, dampak buruk dari krisis perbankan dua atau tiga kali lebih besar karena bisa membuat aliran dana tersendat, dan membuat sumber permodalan mengering. ”Besaran krisis keuangan di AS sangat krusial,” kata Subir Lall, Wakil Ketua Divisi Riset IMF. Ia mengatakan, besar potensi penurunan ekonomi AS akibat krisis sektor perbankan, termasuk bank investasi.

Rencana darurat

Di Seoul, Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak meminta teknokrat ekonomi menyiapkan rencana darurat mengantisipasi skenario terburuk dari krisis keuangan AS. Presiden Lee meminta otoritas menjamin kebutuhan dana-dana yang diperlukan perusahaan lokal, termasuk kebutuhan akan dollar AS.

Presiden Lee juga sudah mengusulkan koordinasi dengan para menteri keuangan China dan Jepang untuk merespons pada potensi krisis. ”Semua birokrat harus memberi respons tanpa mengeluh dan harus menyusun rencana darurat,” kata Presiden Lee. Hal ini dinyatakan karena investor asing sudah mulai menarik dana dari Korea Selatan dan menyebabkan sumber permodalan bagi bisnis menyurut.

Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo juga mengatakan, memantau secara saksama perkembangan krisis. ”Masalahnya tidak ada negara yang akan lepas dari dampak krisis,” kata Presiden Arroyo.

Federasi Industri Thailand (FTI) juga mengadakan pertemuan dengan Menkeu Thailand Suchart Thada-Thamrongvech, Jumat (2/10). Dalam pertemuan itu, Presiden FTI Santi Vilassakdanont mengatakan, krisis di AS telah menyebabkan produk ekspor Thailand melemah akibat penurunan pertumbuhan ekonomi di negara tujuan ekspor. FTI mengajukan delapan langkah yang penting dilakukan, seperti penurunan bea masuk impor, peningkatan keyakinan konsumen, dan penurunan pajak korporasi. FTI meminta otoritas moneter mengawasi produk-produk investasi asing yang beracun (toxic)

Jangan puas diri

Hal serupa juga dikatakan ekonom Dr Rizal Ramli. ”Kita selama ini seperti merasa puas diri dan mendaulat sukses ekonomi karena terjadi kenaikan harga komoditas ekspor. Rasa bangga itu kini gugur karena harga-harga komoditas sudah anjlok. Pernyataan bahwa ekonomi makro baik- baik saja seharusnya ditelaah kembali,” kata Rizal.

Rizal menyarankan, bangunlah ekonomi Indonesia dengan mengembangkan atau mendorong produktivitas dan ini adalah hal urgen. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, lagi-lagi kembali pada desakan soal perbaikan pelayanan birokrasi, penghapusan pungutan- pungutan, red tape, dan lainnya. ”Ini tidak saja berguna untuk mendatangkan investasi asing, tetapi juga merangsang aktivitas ekonomi domestik. Ini terkesan naif, tetapi jika dilakukan secara saksama dan berkesinambungan, ekonomi Indonesia akan memiliki pijakan kuat,” katanya.

Rizal Ramli mengatakan, China telah menunjukkan hal itu, yakni dengan memperbaiki pelayanan pada investor yang meningkatkan produktivitas dan ekspor. Dari hasil ekspor, China memiliki cadangan devisa lebih dari 1,5 triliun dollar AS, tertinggi di dunia. Hal ini membuat ekonomi China menjadi salah satu yang paling solid di dunia dan Pemerintah China bisa memiliki kas yang mencukupi untuk memompa perekonomian jika krisis di AS memberi dampak negatif.

Sisi moneter

Antisipasi dari sektor moneter juga harus dilakukan. Ekonom A Tony Prasetiantono menyarankan agar BI tetap mempertahankan suku bunga inti (BI Rate). Masalahnya, jika BI menaikkan suku bunga, hal ini akan mengetatkan peredaran uang, yang justru tidak pas pada saat pasar modal sedang ketat. Jika BI menurunkan suku bunga, inflasi akan menjadi ancaman dari sisi lain. Sebaiknya BI tidak perlu melakukan intervensi atau tidak perlu mengubah suku bunga dan cukup dengan mempertahankan BI Rate pada level 9,25 persen.

Pengamat pasar modal, Januar Rizky, kembali mengkritik otoritas Indonesia yang terkesan menganggap sepele krisis keuangan AS, yang sudah mengorbankan Indonesia, berupa kerugian yang dialami warga kaya Indonesia yang membeli produk-produk Investasi asing.

Januar meminta otoritas tidak lengah. Masalahnya, kerugian yang dialami korporasi AS juga membuat mereka mencoba mencari celah, dengan bermain di bursa saham dan di pasar uang di negara berkembang. Celah itu harus disumbat.

”Jika tidak, secara perlahan dana RI akan tersedot lewat permainan di bursa, dari naik turunnya indeks di bursa saham dan kurs rupiah,” kata Januar, yang meminta investor awam absen dulu dari bursa.

Sumber : Kompas Cetak

WW" Krismon 1997 dan Wall Street Crash 2008: kita gimana?

original articlehttp://www.perspektif.net/article/article.php?article_id=947

Krismon 1997 dan Wall Street Crash 2008: kita gimana?

Perspektif Online
22 September 2008

oleh: Wimar Witoelar

Apakah bisa dibandingkan, dua peristiwa ambruknya dunia keuangan ini? Dari segi akibat, krismon 97 di kita mengakibatkan hancurnya bank dan konglomerat, dipecatnya Gubernur Bank Indonesia dan akhirnya kejatuhan rezim Suharto disertai peristiwa berdarah tragedi Mei dan peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II. Wall Street Crash 2008 tidak disusul huru-huru fisik, tapi sangat jauh lebih besar dalam ukuran uang.

Krismon 97 ditandai oleh paket bantuan IMF sebesar US$ 23 Billion (Milyar). Wall Street Crash 2008 sedang diusahakan penanggulangannya dengan paket bantuan pemerintah Amerika Serikat sebesar US$ 700B, yang mungkin menggelembung menjadi US$ 1,300B yaitu US$ 1.3 Trillion, atau lebih dari sepuluh kali APBN Indonesia! Dilihat dari asal usulnya, ada persamaan dan tentunya banyak perbedaan.

Krismon 1997 di Indonesia adalah bagian dari krisis finansial yang melanda beberapa negara Asia mulai Juli 1997. Mulainya di Thailand dengan jatuhnya mata uang Thai Baht setelah Baht dilepaskan dari “peg” dengan US Dollar setelah melemahnya Baht akibat menggelembungnya hutang luar negeri, sebagian besar sebagai akibat spekulasi real estate. Orang membangun gila-gilaan menggunakan uang hutang yang tidak bisa dibayar kembali. Melemahnya Thai Baht secara mendadak menular pada melemahnya mata uang lain di wilayah ini dan krisis melanda Thailand, Korea Selatan dan Indonesia. Hong Kong, Malaysia, Laos dan Filipina juga “kena”.

Thailand dan Korea Selatan bisa pulih dalam waktu singkat karena ekspor mereka cukup kuat untuk melayani hutang luar negeri. Tapi walaupun kebijaksanaan fiskal negara-negara Asia cukup baik, IMF meluncurkan program bantuan US$ 40B untuk memperkuat mata uang tiga negara itu agar tidak menyebar.

Tapi di Indonesia, hutang kepada IMF yang tidak bisa dibayar oleh penghasilan nasional membuat ekonomi kita makin masuk krisis. Akhirnya efek sampingnya menyebar sampai Presiden Suharto terpaksa mundur akibat kehilangan kendali akibat devaluasi Rupiah.

Krisis Moneter 1997 di Indonesia

Direktur IMF Michel Camdessus dan Presiden Suharto

Pada waktu krisis melanda Thailand, keadaan Indonesia masih baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$ 900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Tapi banyak perusahaan besar menggunakan hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan ketika Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi kekuatan penghasilan Rupiah.

Tapi begitu Thailand melepaskan kaitan Baht pada US Dollar di bulan Juli 1997, Rupiah kena serangan bertubi-tubi, dijual untuk membeli US Dollar yang menjadi murah. Waktu Indonesia melepaskan Rupiah dari US Dollar, serangan meningkat makin menjatuhkan nilai Rupiah. IMF maju dengan paket bantuan US$ 20B, tapi Rupiah jatuh terus dengan kekuatiran akan hutang perusahaan, pelepasan Rupiah besar-besaran. Bursa Efek Jakarta juga jatuh. Dalam setengah tahun, Rupiah jatuh dari 2,000 dampai 18,000 per US Dollar.

Menteri Keuangan AS, Gubernur Bank Sentral dan pimpinan Kongres

Ceritera yang sama terjadi di Amerika Serikat dengan meningkatnya cita-cita memiliki rumah bagi semua dengan menggunakan hutang. Pemerintah menawarkan kredit murah dan mudah dengan sumber lembaga keuangan perumahan Fannie Mae dan Freddie Mac, yang dananya disalurkan pada pembeli rumah baik secara langsung maupun melalui bank.

Pernah ketemu orang bank atau kartu kredit yang menawarkan pinjaman dengan bersemangat? Begitulah Fannie Mae dan Freddie Mac menawarkan kredit perumahan secara agresif, sering kepada orang yang sebetulnya tidak mampu membayar pelunasannya. Bagi lembaga keuangan, meminjamkan keuangan memang pekerjaannya. Tanpa kendali dari pimpinan perusahaan dan pemerintah, tidak lama kemudian kelihatan uang yang dipinjamkan dalam bentuk KPR itu tidak akan kembali, macet.

Dengan banyaknya uang pembangunan rumah di pasar, harga rumah menggelembung keluar jangkauan peminjam uang. Satu persatu pinjaman menjadi kredit macet, sampai akhirnya Fannie Mae dan Freddy Mac harus diambil alih pemerintah.

Problemnya tidak berhenti disini. Kredit macet selalu menular, seperti juga kemacetan lalulintas. Penyitaan asset rumah mencapai rekor. Pinjaman rumah dipaketkan dalam instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa yang dikenal secara populer sebagai Wall Street, maka nilai sekuritas di Wall Street jatuh dengan hilangnya ‘investor confidence’.

Korban berjatuhan, antara lain Lehman Brothers yand merupakan pedagang sekuritas besar dan AIG, perusahaan asuransi terbesar di Amerika Serikat. Melihat ini, Menteri Keuangan AS Henry M. Paulson dengan terpaksa mengumumkan bahwa pemerintah AS akan membeli perusahaan yang macet dan mengelola kredit macet, mirip dengan yang dilakukan oleh IBRA atau BPPN di Indonesia kapan hari.

Ini adalah krisis keuangan terbesar di Amerika Serikat sejak Perang Dunia Kedua, dan bisa menular menjadi krisis dunia. Mudah-mudahan tidak. Ini tergantung dari efektivitas sistem politik Amerika Serikat dalam mengatur pemerintah dan lembaga keuangan. Kebetulan AS akan memilih Presiden baru 43 hari dari tanggal posting ini. Seru sekali, mendebarkan.

Wall Street and Main Street: Dampaknya pada Orang Biasa

Biasanya naik turunnya nilai uang hanya berpengaruh pada perdagangan luar negeri. Naik turunnya harga sekuritas dan indeks Pasar Modal seperti IHSG dan Dow-Jones Index hanya berpengaruh pada investor bursa. Tapi kalau terjadi guncangan besar, maka semua orang akan kena. Kalau suatu bank jatuh, nasabahnya akan kena walaupun ada bagian-bagian yang dijamin oleh garansi asuransi. Tapi kalau perusahaan asuransi jatuh, maka pihak yang dijamin jatuh juga. AIG adalah perusahaan asuransi terbesar di Amerika dan salah satu terbesar di dunia. Kalau AIG bangkrut, pemegang asuransi tidak bisa dibayar. Ini terdiri atas perusahaan asuransi lain, bank dan perusahaan di seluruh dunia. Maka setiap orang yang berurusan dengan bank atau perusahaan besar akan terpengaruh krisis.

Karena itu Henry Paulson memberanikan diri untuk menyelamatkan AIG dan perusahaan lain. Tapi ia menggunakan uang negara yang adalah uang rakyat Amerika Serikat. Kalau paket penyelamatannya gagal, maka ekonomi AS akan jatuh benar-benar. Jangan sampai sebegitu….

Friday, October 3, 2008

SYEKH SITI JENAR; Wali Kesepuluh

tulisan menarik tentang Syekh Siti Jenar
http://husniya.blogspot.com/2007/02/syekh-siti-jenar-wali-kesepuluh.html

Monday, February 12, 2007

SYEKH SITI JENAR; Wali Kesepuluh

oleh Husni Hidayat El-Jufrie

Mengkaji sejarah merupakan sebuah upaya yang tidak mudah. Apalagi bila realitas sejarah tersebut telah menjadi opini yang menghegemoni atau hanya sekedar suara sumbang yang kurang dapat dibuktikan. Kenyataan tersebut menimpa sejarah ulama agung, syeh Siti Jenar. Keberadaannya yang misterius membuat pelbagai kalangan terjebak dalam data-data sejarah yang tidak bisa dibuktikan keabsahannya sampai sekarang.

Oleh sebab itu , melalui sebuah karya seorang ulama Jawa Timur tersohor K.H. Abil Fadol Senori Tuban dalam karyanya " Ahla al- Musamarah Fi Hikayah al-Auliya al-'Asyrah ( sekelumit hikmah tentang Wali sepuluh ). Penulis mencoba menampilkan sejarah yang sinkron dengan realitas. Mendengar karya tersebut, tentu kita akan ta'ajub, sebab selama ini yang terkenal di Jawa sebagai penyebar Islam adalah Wali Songo atau wali sembilan. Nah, K.H. Abil Fadol ingin menyampaikan realitas abu-abu sejarah yang selama ini terabaikan. Sebab realitanya, Syeh Siti Jenar sering diklaim sebagai seorang ulama yang sesat dan menyesatkan. Gagasan K.H Abil Fadol sebenarnya telah bergulir semenjak berpuluh-puluh tahun lalu. Tapi, karena kehati-hatian beliau, karya-karya " kanonikal " beliau tidak dipublikasikan secara umum. Akan tetapi, saat ini banyak karya beliau yang mulai dilirik oleh kiyai-kiyai pesantren tanah Jawa. Seperti ringkasan " Audhoh al- Masalik Ala al-Fiyah Ibn Malik , Kawakib al-Lama'ah Fi Tahqiq al-Musamma Bi Ahlissunnah Waljama'ah, Ahlal Musammarah " ( sebuah karya yang penulis jadikan rujukan utama dalam biografi Syah Siti Jenar dalam tulisan ini ), dan lain-lain. Bahkan ada karya beliau tentang Syarh Uqud al-Juman Fi Ilmi al-balaghah yang belum selesai, karena beliau telah berpulang kekhadirat-Nya, sehingga proyek balaghah tersebut menunggu uluran tangan para Kiyai di Indonesia. Dan kabar yang penulis terima, tak satu pun ulama Indonesia pada saat ini, mampu menyelesaikan maha karya tersebut, hanya seorang pakar balaghah dari Yaman lah yang mampu mencoba menyelesaikannya.Namun penulis tidak akan menyinggung banyak tentang K.H Abil Fadol, tapi penulis ingin menuangkan data-data beliau dengan realitas yang penulis jumpai.

Syekh Siti Jenar mungkin tidak banyak yang mengetahui asal-usulnya. Dikatakan bahwa beliau berasal dari seekor cacing yang berubah menjadi manusia, versi yang lain menyebutkan beliau berasal dari persia, bahkan ada juga yang menyatakan beliau sebagai keturunan seorang empu kerajaan Maja Pahit. Bagi penulis, sumber-sumber tersebut tidak dapat disalahkan akan tetapi juga tidak dapat dibenarkan secara mutlak. Penulis hanya ingin menampilkan sosok Syekh Siti Jenar alias Sunan Jepara alias Syekh Abdul Jalil dengan didukung beberapa data yang realistis. Dalam sumber yang penulis terima, beliau merupakan keturunan (cucu ) Syekh Maulana Ishak. Syekh Maulana Ishak merupakan saudara kandung dari Syekh Ibrahim Asmarakandi dan Siti Asfa yang dipersunting Raja Romawi. Syekh Maulana Ishak merupakan putra dari Syekh Jumadil Kubro, yang secara silsilah keturunan sampai ke Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, sampai ke Rosulullah. Walaupun dalam versi yang lain, Syekh Maulana Ishak merupakan putra dari Syekh Ibrahim Asmarakandi, namun penulis tetap yakin dengan versi pertama. Syekh Ibrahim Asmarakandi menikah dengan Dewi Condrowulan, putri cempa yang menjadi saudara sekandung istri prabu Brawijaya yang bernama Dewi Martaningrum. Prabu Brawijaya (Rangka wijaya) memiliki banyak istri, diantaranya putri raja Cina yang bernama yang melahirkan Raden Patah, Martaningrum ( putri cempa ) dan Wandan Kuning yang melahirkan Lembu Peteng. Dari pernikahan Syekh Ibrahim Asmarakandi dengan Condrowulan melahirkan tiga buah hati, Raden Raja pendita, Sayid Rahmat (Sunan Ampel ), dan Sayyidah Zainab. Setelah dewasa, Raden Raja pendita dan Raden Rahmat mampir ke tanah Jawa untuk mengunjungi bibinya yang dipersunting Prabu Brawijaya. Tatkala akan kembali ke negeri cempa, keduanya dilarang oleh Prabu Brawijaya sebab keadaan Cempa tidak aman, maka keduanya pun diberi hadiah sebidang tanah dan diperbolehkan untuk menikah dan mukim di tanah Jawa. Raja Pandita menikah dengan anak Arya " Beribea " yang bernama Maduretno, sedangkan Raden Rahmat menikah dengan anak Arya teja yang bernama Condrowati. Dari pernikahan dengan Condrowati, Raden Rahmat dianugerahi lima anak, Sayyidah Syarifah, Sayyidah Mutmainnah, Sayyidah Hafsah, Sayyid Ibrahim ( Sunan Bonang ), dan Sayyid Qosim ( Sunan Derajat ).

Adapun Syekh Maulana Ishak menikah dengan seorang putri pasai, dengan dikaruniai dua orang anak, Siti Sarah dan Sayyid Abdul Qadir. Sunan Ampel menyebarkan Islam di daerah Surabaya dan sekitarnya, sedangkan Syekh Maulana Ishak meninggalkan Istrinya di Pasai menuju kerajaan Blambangan ( Jawa Timur bagian Timur ). Walaupun hanya tinggal di sebuah bukit di Banyu Wangi, namun keberadaannya dapat diketahui pihak kerajaan dan beliau berhasil menyelamatkan kerajaan Blambangan dari bencana. Sehingga ia pun diberi hadiah Dewi Sekardadu Putri Menak Sembuyu, Raja Blambangan. Pernikahan tersebutlah yang melahirkan Sunan Giri ( Raden Paku 'ainul Yaqin ). Sayyid Abdul Qadir dan Sayyidah Sarah sebagai buah hatinya pun tak mau ketinggalan dengan ayahnya, keduanya mondok di pesantren Ampel Denta asuhan Sunan Ampel atas perintah sang ayah.

Setelah mumpuni keduanya pun dinikahkan, Siti Sarah dinikahi oleh Raden Syahid ( Sunan Kali Jaga ) bin Raden Syakur (Adipati Wilatikta) , sedangkan Sayyid Abdul Qadir dinikahkan dengan Dewi Asiyah, anak dari Jaka Qandar (Sunan Malaya). Nah, dari kedua padangan inilah lahir Syekh Abdul Jalil.

Sayyid Abdul Jalil mempunyai himmah untuk belajar Ilmu Tasawwuf kepada Sunan Ampel. Diantara temen-temannya, dialah yang sangat paham dalam menyingkap Ilmu tauhid secara tepat; tidak ingkar dan tidak kufur. Sebab tatkala seseorang memahami Tauhid tentu keyakinannya tehadap Tuhan tidak akan ekstrim kanan (ingkar ) atau ekstrim kiri (kufr ), tetapi berada dalam neutral point ( Nuqtah Muhayidah ).

Kegesitan dalam dunia da'wah melalui kedalaman teologi ( tauhid ) menarik simpati pelbagai keluarga keraton Majapahit, termasuk Ki Ageng Pengging atau Kebo Kenanga untuk memeluk agama Islam, Ki Ageng Pengging dan Ki Ageng Tingkir adalah dua sosok guru yang mendidik Mas Karebet alias Jaka Tingkir untuk menjadi manusia yang saleh ritual, sosial dan intelektual. Sehingga keberadaan jaka tingkir sebagai seorang politisi, mampu mendamaikan konflik politik antara Arya Penangsang ( yang di back up oleh Sunan Kudus ) dan Ratu Kalinyamat. Setelah Arya Penangsang dapat ditaklukan, Jaka Tingkir memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang, dan menyerahkan kekuasaannya ke Sutawijaya. Sedangkan beliau mengembara dan berdakwah lewat jalur kultural, hingga meninggal di desa Pringgo Boyo, Lamongan. Kesuksesan Ki Ageng Pengging mendidik Jaka Tingkir tak lepas dari peran Sunan Abdul Jalil yang juga lihai dalam berpolitik. Bila anda mengkaji literatur tentang beliau, banyak sekali yang menyebutkan bahwa kematian beliau dikarenakan faktor politik. Sebagaimana yang telah diteliti oleh Agus Sunyoto dalam 300 literatur Jawa. Jadi bukan karena ajaran " Manunggaling Kaulo Gusti" ( wihdatul wujud ) " yang kurang bisa dipahami oleh sebagian kalangan. Memang Wali sepuluh menyebarkan Islam tidak dengan kekerasan, melainkan dengan kearifan, hikmah, mauidhoh hasanah, dan mujadalah lewat mata hati. Sehingga akulturasi budaya budha, hindu, dan Islam adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi esensi ajaran Islam tetap mendominasi dan tidak bercampur dengan syrik dan kufur. pernahkah kita berfikir, andaikan Wali Sepuluh memisahkan esensi Islam dengan budaya-budaya non Islam tersebut, tentu mungkin Islam belum belum mendarah daging d pulau Jawa, hingga sekarang. Sunan Abdul Jalil adalah seorang Wali yang juga menempuh metode tersebut, sehingga secara intelektual beliau berada dalam papan atas. Tak heran bila banyak kalangan elite Maja Pahit yang masuk Islam, Santri-santrinya lah yang dikhawatirkan mencegah berdirin dan berkembangnya kerajaan Demak Bintoro, sungguh sangat kejam, hanya demi tegaknya negara Syari'at Sunan Abdul Jalil direndahkan reputasinya dan dituduh menyebarka ajaran sesat.

Hal ini dapat anda buktikan dengan kematiannya yang misterius, tanpa diketahui tahun dan tempat eksikusi tersebut. Sehingga seolah-olah beliau hilang begitu saja, padahal santri-santrinya pun aman dan tidak mendapatkan tekanan dari penguasa, seperti Ki Ageng Pangging alias Kebo Kenanga.yang berhasil mendidik Jaka Tingkir. Konflik antara proyek besar negara Islam yang berpusat di Demak Bintoro dan Glagah Wangi (Jepara ) inilah, yang menjadikan nama Syekh Siti Jenar harum sebagai Sunan Jepara alias Syekh Abdul Jalil. Makamnya, yang terletak di dekat makam Ratu Kalinyamat (Bupati pertama Jepara) sampai sekarang banyak diziarahi orang,. Memang proyek Demak Bintoro merupakan garapan kontroversial, sebab Raden Patah sebagai pendiri merupakan anak dari Prabu Brawijaya, seolah-olah Demak Bintoro ingin membangun sebuah kerajaan New Majapahit versi Islam. Tak heran bila setelah Raden Trenggono wafat, banyak tarik ulur kekuasaan, terutama Glagah Wangi (jepara ) dengan pusat kerajaan (Demak Bintoro). Oleh sebab itu, tak heran bila kemudian Jaka Tingkir memindahkannya ke Pajang.

Begitulah sekelumit sejarah tentang Syekh Siti Jenar alias Syekh Abdul Jalil atau Sunan Jepara, lebih jelasnya anda dapat mengunjungi makamnya dan dapat bertanya kepada juru kunci makam tersebut, yang telah menutup rapat-rapat selama bertahun-tahun. Wallahu A'lam …..

Posted by Husni Hidayat at 5:32 PM

Dandossi Matram: "Subprime Mortgage" dan "Bailout": Selanjutnya...

http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/03/10422462/quotsubprime.mortgagequot.dan.quotbailoutquot.selanjutnya...

/Home/Bisnis & Keuangan/Fiskal & Moneter

KRISIS EKONOMI GLOBAL

"Subprime Mortgage" dan "Bailout": Selanjutnya...

KOMPAS.COM/WISNUBRATA

Gedung Capitol, tempat berkantornya senat Amerika Serikat. Senat menyetujui rencana penyelamatan pasar keuangan senilai 700 miliar dollar AS, Rabu (1/10), di Capitol Hill, Washington.

Artikel Terkait:

Jumat, 3 Oktober 2008 | 10:42 WIB

DANDOSSI MATRAM

Sungguh sulit dipercaya bahwa pembiayaan kredit properti yang tidak hati-hati bisa meluluhlantakkan ekonomi negara adidaya semacam Amerika Serikat. Seluruh lapisan masyarakat di Amerika dan dunia saat ini menyesali investasi di surat utang subprime mortgage yang telah menyapu bersih modal mereka.

Subprime mortgage (SM) merupakan kredit perumahan yang skema pinjamannya telah dimodifikasi sehingga mempermudah kepemilikan rumah oleh orang miskin yang sebenarnya tidak layak mendapat kredit. Tingkat bunga The Fed, sepanjang tahun 2002-2004 yang hanya sekitar 1-1,75 persen, membuat bisnis SM dan perumahan booming. Tingginya bunga pinjaman SM (pada saat bunga deposito rendah) menarik investor kelas kakap dunia (bank, reksadana, dana pensiun, asuransi) membeli surat utang yang diterbitkan perusahaan SM.

Ketika The Fed, mulai Juni 2004, bertahap menaikkan bunga hingga mencapai 5,25 persen pada Agustus 2007, kredit perumahan mulai bermasalah akibat banyaknya nasabah yang gagal bayar. Dampaknya, banyak perusahaan penerbit SM rugi besar karena nasabahnya gagal bayar dan perusahaan SM tidak mampu membayar utang karena tidak dibayar nasabahnya. Terjadi banyak penyitaan rumah (1 dari 10 rumah di Cleveland, AS, dalam kondisi tersita). Pasar properti berubah menjadi seller market akibat banyak yang ingin menjual propertinya sehingga harga properti turun 10 persen.

Investor institusi keuangan yang membeli surat utang SM rugi besar karena surat utangnya hanya bernilai sekitar 20 persen. Akibatnya, harga saham atau nilai aktiva bersih dari investor yang memiliki SM jatuh dan membuat investor rugi besar.

Butuh likuiditas

Sialnya, kebutuhan likuiditas juga mendesak. Selain tiadanya capital gain dan penerimaan cash inflow dari kupon bunga SM yang gagal bayar, juga ada kebutuhan dana tunai karena sebagian investor yang mencairkan investasinya. Parahnya, pada saat bersamaan semua pihak butuh likuiditas, yang berakibat terjadinya credit crunch (kelangkaan likuiditas).

Akibatnya, untuk menutupi kebutuhan likuiditas, mayoritas investor terpaksa menjual portofolionya, termasuk sahamnya, secara besar-besaran, di seluruh dunia yang mengakibatkan terempasnya pasar modal dunia.

Akhirnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) turun tangan sepenuhnya mengatasi masalah yang ditimbulkannya sendiri. Dana 700 miliar dollar AS, secara bertahap, akan digelontorkan ke pasar untuk membeli surat utang SM yang bermasalah, yang telah membuat ekonomi AS babak belur.

”Bailout” dijegal

Rencana bailout, walau telah mendapatkan keputusan Senat, ternyata terjegal oleh keputusan House of Representative. Bursa global yang sudah bereaksi positif saat rencana diajukan kembali terkapar. Khusus Wall Street, indeks jatuh dengan angka yang ajaib. Indeks jatuh 777,7 point sebagai respons atas penolakan bailout senilai 700 miliar dollar AS tersebut. Mengindikasikan sedemikian parahnya krisis yang tengah terjadi di AS.

Saat ini, rencana bailout kedua segera diajukan kembali, dengan revisi tambahan usulan kenaikan penjaminan deposan dari 100.000 dollar AS menjadi 250.000 dollar AS untuk menenangkan deposan yang panik. Serta membebaskan Federal Deposit Insurance Corp meminjam tanpa batas kepada Departemen Keuangan saat membutuhkan dana.

Pertanyaannya, bila bailout ini disetujui, apakah kita bisa berharap krisis ekonomi global akan cepat pulih kembali? Ada baiknya kita lihat bagaimana bailout ala Amerika Serikat ini dilakukan.

”Bailout” untuk surat utang

Bailout dilakukan dalam bentuk pemerintah akan membeli surat utang SM yang macet, yang dipegang oleh investor—yang merupakan investor institusi keuangan, seperti bank, reksadana, dana pensiun, dan asuransi. Harga pembelian surat utang adalah harga pasar, yang saat ini jauh di bawah nominal. Dana bailout diperoleh dari penerbitan surat utang pemerintah di pasar uang. Setiap perusahaan yang menjual surat utang ke pemerintah terikat ketentuan tentang pembatasan gaji top eksekutif.

Dengan skema bailout yang seperti ini, manfaat utama yang bisa terlihat hanyalah berkurangnya tekanan penjualan portofolio, khususnya saham, secara global karena nantinya, dengan bailout, kebutuhan likuiditas, selain dari saham, bisa dipenuhi juga dari penjualan surat utang SM kepada pemerintah.

Namun, skema ini tidak akan mencegah kerugian yang diderita investor karena, dengan prinsip akuntansi marked to market, kerugian tetap harus diakui dalam pembukuan investor yang memiliki surat utang SM yang bermasalah. Kerugian yang besar tetap berpotensi menggerus modal yang mengakibatkan insolvensi, yang bermasalah pada ekuitas yang negatif bila tidak dilakukan injeksi modal baru.

Investor sendiri diragukan akan bersedia menjual surat utang mereka ke pemerintah dengan harga pasar. Mereka pasti akan berusaha keras mencari alternatif pendanaan lainnya daripada merealisasikan kerugian yang sangat besar dalam buku mereka.

Pemilik rumah tampaknya juga tidak mendapat manfaat banyak dari bailout ini karena kewajiban cicilan dengan bunga pasar tetap berlaku. Keringanan paling berbentuk kelonggaran dalam kriteria penyitaan oleh kreditor bila peminjam tidak mampu membayar kewajibannya.

Perusahaan penerbit SM juga tidak diberikan perhatian dalam bailout ini. Padahal, masalah utama krisis ini adalah nasabahnya yang gagal bayar, pasar properti yang over supply, serta nilai properti yang anjlok sehingga mereka tidak sanggup membayar kewajibannya kepada investor keuangan.

Skema bailout ini agak diragukan efektivitasnya dan manfaatnya bagi pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Bayangkan ketika investor bertahan tidak menjual surat utangnya, atau pemilik rumah tetap tidak sanggup membayar kewajibannya dan penerbit surat utang tidak sanggup membayar.

Skema bailout ini berbeda sekali dengan saat Pemerintah Indonesia mem-bailout bank yang bermasalah. Saat itu, pemerintah mem-bailout dengan cara mengambil alih kepemilikan saham bank yang bermasalah melalui rekapitalisasi bank kemudian menjual sahamnya secara tender (yang sayangnya penjualannya terlalu dini dengan harga murah dan berorientasi ke investor asing).

Hindari intervensi

Kalau bailout ala AS, hanya untuk surat utang saja. Mungkin, prinsip kapitalisme dan liberalisme membuat bailout kepemilikan (saham) oleh pemerintah, yang bersifat intervensi, menjadi sesuatu yang dihindarkan di Amerika Serikat. Padahal, Inggris dengan cepat menasionalisasikan bank kedua terbesar di Inggris, Bradford & Bingley, juga Northern Rock’s yang bermasalah gara-gara subprime mortgage ini. Begitu pula dengan Fortis yang sebagian sahamnya diambil alih Pemerintah Belgia dan Belanda.

Tidak heran, ketika proposal bailout ini disetujui Kongres pada hari Minggu, pada perdagangan saham hari Seninnya, indeks global mengalami penurunan. Bisa jadi penurunan tersebut merupakan respons negatif terhadap usulan bailout yang memang tidak menyembuhkan penyakitnya secara tuntas.

Oleh karena itu, dengan skema bailout ini, janganlah kita terlalu berharap bahwa bailout ini akan tuntas menyelesaikan krisis ekonomi Amerika Serikat dan global dalam waktu 1-2 tahun ke depan.

Dampak terhadap Indonesia

Krisis SM sangat merugikan investor keuangan dunia yang juga berinvestasi di pasar modal dan uang Indonesia. Pukulan terbesar memang di pasar modal mengingat saham merupakan instrumen likuid, begitu pula deposito. Kebutuhan likuiditas yang tinggi membuat mereka keluar dari pasar keuangan Indonesia.

Untuk surat utang negara (SUN), tekanan tidak terlalu parah karena merupakan instrumen jangka panjang yang bebas risiko yang dimungkinkan ”disekolahkan” dalam bentuk REPO. Selain itu, pasar sekunder yang ada belum memungkinkan investor asing keluar secara instan dalam jumlah besar.

Penerbitan SUN baru untuk sementara waktu akan terganggu dengan masih akan absennya investor asing.

Tidak terlalu terpengaruh

Ekspor beberapa produk mungkin terganggu karena menurunnya permintaan. Namun, dengan pertumbuhan pasar domestik yang pesat, bisa meminimalisasi dampak penurunan pasar ekspor secara agregat. Dengan pasar domestik yang kuat, pendanaan dalam negeri yang likuid, serta pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh, seharusnya Indonesia tidak terlalu terpengaruh krisis yang terjadi di Amerika Serikat. Bahkan, krisis ini sebenarnya merupakan peluang Indonesia menyelinap lebih gesit.

Sejarah juga mencatat bahwa, pascakrisis moneter di Indonesia, setiap terjadi krisis di Amerika Serikat (9/11, Enron, SM), Indonesia berada pada posisi yang lebih baik atau malah diuntungkan. Buktinya, nilai kurs rupiah dalam jangka panjang malah relatif stabil atau menguat.

DANDOSSI MATRAM, Pengamat Pasar Modal

Wednesday, October 1, 2008

BBC: Why did the bail-out bill fail?

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7643199.stm

Why did the bail-out bill fail?

By Kevin Connolly
BBC News, Washington

There were a few moments between the casting of the final vote in Congress and the announcement that the $700bn (£380bn) bail-out had been rejected when the world of American politics appeared to be frozen.

Many members of Congress were worried about losing their seats

Votes in the House of Representatives are not official until the Speaker's gavel is lowered and - for what felt like an eternity - the speaker's gavel remained suspended above the desk.

News services waited for several minutes before calling the result - a rare enough occurrence in a world of instant information.

Rumours began to circulate that attempts were being made to change the minds of some of the members who had voted "no".

Stunned

It would be an extraordinary step in a democracy to ask a member of a legislature to simply reverse a vote on an issue vital to the national interest without any extra revision or debate, and the rumours may not be true.

But it captures something of the mood of stunned apprehension in the House that they were believed even for a moment.

In that moment, the House appeared to be absorbing, very slowly, the sheer magnitude of what it had done.

Members had rejected a bill which the Treasury and the Federal Reserve had insisted was essential to the stability and viability of the American financial system - and by extension the financial system of the entire world.

This has all come at the most awkward possible moment in the American political cycle, when normally powerful institutions do not have the normal range of tools of persuasion at their disposal

The Bush administration had argued that without its bail-out plan and the funds to back it, the American economy would begin to grind to a halt.

Everyone knew there was deep unhappiness among both Republicans and Democrats with the nature of the American government's blueprint for rescuing the country but very few - if any - predicted that the sentiment would be strong enough to provoke a revolt on this scale.

Members of Congress have been dealing with two powerful conflicting forces over the last week.

The first was remorseless pressure from the White House - the argument that the country faced a crisis so profound that unless they approved the government's plans, American capitalism would grind to a halt as funds flowing between the banks began to dry up.

But the second pressure which is much harder to measure came from ordinary voters writing or emailing their own members of Congress angrily demanding that they reject a scheme which is universally perceived here as a bail-out of Wall Street bankers.

They are perceived as greedy, incompetent fat cats who have created this crisis themselves and who are now being allowed to pick the pockets of American voters to fix it.

Awkward moment

A majority of House Democrats did back the bill, in spite of their doubts about plans which appear to be rescuing irresponsible banks, rather than the customers they are throwing out of their re-possessed homes.

The real problems came on the Republican side - where a large majority saw this as an un-American measure which flies in the face of the basic rules of capitalism.

To make things worse, this has all come at the most awkward possible moment in the American political cycle, when normally powerful institutions do not have the normal range of tools of persuasion at their disposal.

President Bush is nearing the end of his presidency

George W Bush, his authority sapped anyway by his abiding unpopularity, is very much in the Lame Duck phase of the closing days of his presidency.

He simply did not have the clout to get the job done.

Members of Congress face not just the abstract knowledge of the need for re-election which haunts them throughout their working lives, but the immediate knowledge that they will be facing the judgement of voters in November.

Politicians shy away from difficult and unpopular decisions at the best of times. They are inclined to run a mile from this kind of issue, at least for now.

That is a crucial caveat.

The most frequently asked question of all at this kind of moment is "What Happens Now?" and the short answer is that the Bush administration aided by the two sets of party leaders on Capitol Hill will have another go.

They might need to offer concessions to individual members to turn them around and they will certainly need to re-write parts of the bill - but the US government clearly cannot give up on this.

Frightening

Before the search for a bi-partisan deal can resume, you can expect a fair bit of bi-partisan bloodletting.

Some Republicans are saying they were preparing to vote "yes" until they heard the closing remarks of Speaker Nancy Pelosi who criticised the ethos of Republican economics, which prompted them to change their minds at the very last minute.

Senior Democrats are contemptuous of the idea that senior legislators would plunge their country's financial system into chaos in what would amount to a fit of pique.

The search for a fix is already under way, but you can be sure it will now take place against a backdrop of plunging share prices all around the world.

It is possible that the sense of global crisis may - perversely - offer a way out of this.

American voters simply have not seen this as a crisis that affects their real lives on Main Street - it is seen as a welfare scheme for the humbled plutocrats of Wall Street.

If the problems deepen and people suddenly see unemployment rising because businesses cannot get money from the banks to pay their bills and honour their payrolls, then that sentiment might change.

That is the optimistic assessment - that American lawmakers and voters having registered their pain and anger will eventually fall into line and give the US Treasury the money it wants.

The pessimistic assessment is almost too frightening to contemplate.

It is that a majority of members of Congress, backed by their voters, simply do not believe in a plan which basically involves the United States government borrowing hundreds of billions of dollars to prop up a financial system which is clearly deeply flawed.

If the warnings from US Treasury Secretary Hank Paulson are to believed, such a decision would usher in an age of catastrophe.

We will discover in the next few days which of those two interpretations will be borne out - when the issue is put back before the House of Representatives and the House once again says "yes" or "no".